PERAN DAN MANFAAT SOSIOLOGI HUKUM BAGI APARAT PENEGAK HUKUM

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG MASALAH

Dilihat dari sudut historis istilah sosiologi hukum untuk pertama kali digunakan oleh seorang Italia yang bernama Anzilotti pada tahun 1882. Dari sudut perkembangannya sosiologi hukum pada hakekatnya lahir dari hasil –hasilp emikiran-pemikiran para ahli pemekir, baik dibidang filsafat hukum, ilmu hukum maupun sosiologi.Hasil-hasil pemikiran tersebut tidak saja berasal dari individu-individu, akan tetapi berasal Dari madzhab-madzhab atau aliran-aliran yang mewakili sekelompok ahli pemikir yang pada garis besarnya mempunyai pendapat yang tidak banyak berbeda. Betapa besarnya pengaruh filsafat hukum dan ilmu hukum terhadap pembentukan sosiologi hukum, nyata sekali dariajaran-ajaran beberapa madzhab dan aliran yang memberikan masukan-masukan pada sosiologi hukum. Masukan yang diberikan dari aliran dan madzhab sangat berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung bagi sosiologi hukum.

Sosiologi hukum sebagai cabang ilmu yang berdiri sendiri merupkan ilmu sosial yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kehidupan bersama manusia dengan sesamanya, yakni kehidupan sosial atau pergaulan hidup,singkatnya sosiolgi hukum memepelajari masyarakat, khususnya gejala hukum dari masyarakat. Pada hakekatnya masyarakat dapat ditelaah dari dua sudut yakni sudut struktural dan sudut dinamikanya.segi struktural dinamakan pula struktur sosial yaitu kaedah-kaedah sosial, lembaga-lembaga sosial serta kelompok-kelompok sosial serta lapisan –lapisan sosial.

Meskipun pada hakekatnya sosiologi hukum secara relatif masih muda usianya dan masih baru bagi Indonesia (baik bagi pendidikan hukum maupun ilmu-ilmu sosila lainnya pada taraf kesarjanaan ) namun didalam karya –karya para sarjana hukumIndonesia seringkali terselip generalisasi-generalisasi sosiologi hukum. Mungkin ini bukan merupakan hasil-hasil pemikiran yang secara langsung ikut membentuk atau berperan dalam pembentukan sosiologi hukum, namun dapat dikatakan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan hasilhasil tersebut tidak dapat diabaikan begitu saja.Pendekatan secara ilmiah terhadapa hukum, paling sedikit dapat dilakukan tiga tujuan. Pertama seseorang dapat bertujuan untuk mempelajari hukum masalah keadilan hukum dari hukum artinya dia akan berurusan dengan penilaian –penilaian terhadap faktor keadilan yang menjadi dasr dari hukum, dan mencari pembenaran terhadap penilaian tersebut, dengan demikian tujuannya adalah idealitas dari hukum. Kedua, yaitu mempermasalahkan hal-hal apakah yang sesuai dengan hukum pada kondisi dan situasi tertentu. Maka obyeknya adalah normativitas dari hukum, oleh karena tekanan diletakkan pada aplikasi-aplikasi kaedah-kaedah hukum tertentu. Ketiga menyangkut realitas hukum dari hukum yaitu realitasd ari hukum itu sendiri, dalam hal ini obyeknya adalah hukum itu sendiri. Sesuai dengan Epistimologi studi ilmu ilmiah terhadap hukum mencakup ilmu tentang nilai-nilai, ilmu tentang kaedah-kaedah dan ilmu tentang realitas.Sehingga masalah-masalah berkaitan pada persoalan keadilan hukum dibahas dalam filsafat hukum, dogmatika hukum memempunyai ruang lingkup masalah-masalah normatif dari hukum dan realitas sosial hukum menjadi ruang lingkup dari sosiolgi hukum.

I.2. RUMUSAN MASALAH

1.      Permasalahan-permasalahan apa saja yang menjadi sorotan dan dibahas dalam sosiologi hukum ?

2.      Bagaimana peran dan manfaat sosiologi hukum bagi aparat penegak hukum ?

I.3. TUJUAN DAN MANFAAT

1.      Untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang menjadi sorotan dan dibahas dalam sosiologi hukum.

2.      Untuk mengetahui bagaimana peran dan manfaat sosiologi hukum bagi aparat penegak hukum.

            

BAB II

PEMBAHASAN

II.1       PERMASALAHAN-PERMASALAHAN YANG MENJADI SOROTAN DAN DIBAHAS DALAM SOSIOLOGI HUKUM

Meskipun pada hakekatnya sosiologi hukum secara relatif masih muda usianya dan masih baru bagi Indonesia sehingga belumlah tercipta lapangan kerja yang jelas dan tertentu.Apa yang yang telah dicapai sekarang ini pada umumnya merupakan pencerminan daripada hasil-hasil karya dan pemikiran yang para ahli yang memusatkan perhatiannya pada sosiologi hukum. Mereka memusatkan perhatiannya pada sosiologi hukum, oleh karena kepentingan-kepentingan yang bersifat teoritis atau karena mereka mendapatkan pendidikan baik dalam bidang sosiologi maupun ilmu hukum, atau oleh karena mereka memang mengkhususkan

diri dalam penelitian sosiologis terhadap hukum. Namun pada perkembangannya sosiolog kurang memeperhatikan dibidang hukum.

Ada beberapa faktor sebagai penyebab kurangnya perhatian para sosiolog terhadap hukum; Pertama : Para sosiolog mengalami kesulitan untuk menyoroti sistem hukum semata-mata sebagai himpunan kaedah-kaedah yang bersifat normatif sebagimana halnya dengan para yuris. Para sosiolog sulit menempatkan diri dialam normatif karena sosiologi merupkan suatu disiplin yang kategoris. Kedua : Pada umumnya para sosiolog dengan begiti saja menerima pendapat bahwa hukum merupakan himpunan peratuaran-peraturan yang statis. Hal ini tercermin pada pertanyaan –pertanyaan yang biasanya diajukan para ahli hukum; hukum apakah yang mengatur Perpajakan, Hukum apakah yang mengatur Penanaman Modal Asing dan lain sebagainya. Ketiga : Sosiolog sering mengalami kesulitan untuk menguasai keseluruhan data tentang hukum yang demikian banyaknya yang pernah dihasilkan oleh beberapa generasi ahli-ahli hukum. Keempat: Lambatnya perkembangan sosiologi hukum adlah kesulitan-kesulitan terjadinya hubungan antara para sosiolog dengan para ahli hukum karena kedua belah pihak tidak mempergunakan bahasa dan kerangka pemikiran yang sama . Sosiologi hukum diperlukan dan bukan merupakan penanaman yang baru bagi suatu Ilmu pengetahuan yang telah lama ada.

Ada beberapa permasalahan yang mendapat sorotan dari para ahli sosiologi hukum :

1. Hukum dan sistem sosial Masyarakat

Pada hakekatnya hal ini merupakan obyek yang menyeluruh darisosiologi hukum sehingga tidak ada keraguan-keraguan lagi bahwa suatu sistem hukum merupakan pencerminan dari pada sistem sosial dimana sistem hukum tadi merupakan bagian-bagian. Namun permasalahan tidak semudah itu karena perlu diteliti dalam keadaan bagaimana dan dengan cara bagaimana sistem sosial mempengaruhi sistem hukum sebagai subsistemnya dan sampai sejauh mana proses pengaruh memepngaruhi tadi bersifat timbal abalik.

2. Persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan sistem-sistem hukum

Dalam hal ini dapat mengetahui apakah memang terdapat konsepkonsep hukum yang universal , dan apakah perbedaan-perbedaan yang ada merupakan suatu penyimpangan dari konsep-konsep yang universal oleh karena kebutuhan masyrakat menghendakinya.

3. Sifat sistem hukum yang dualistis

Baik hukum substantif maupun hukumajektif disatu pihak berisikan ketentuan-ketentuan bagaimana manusia akan menjalankan hakhaknya, mengembangkan, memepertahankan, memeperkembangkan persamaan derajat manusia, menjamin kesejahteraan dan lain sebagainya.Disamping tu hukum dapat dijadikan alat yang ampuh untuk mengendalikan warga masyrakat atau dapat dijadikan sarana oleh sebagian kecil warga masyarakat yang berkuasa,memeperthankan kedudukan sosial politik ekonominya. Hukum dapat menjadi alat bagi pemerintah yang bersifat tirannis.

4. Hukum dan Keuasaan

Ditinjau dari sudut ilmu politik ; hukum merupakan suatu sarana dari elit yang memegang kekuasaan dan sedikit banyak dipergunakan sebagai alat unrtuk memepertahan kekuasaan. Secara Sosioogis elit tersebut merupakan golongan kecil dalam masyarakat yang memepunyai kedudukan yang lebih tinggi atau tertinggi dalam masyrakat dan biasanya berasal dari lapisan atas atau menengah atas.

5. Hukum dan nilai-nilai Sosial budaya

Hukum sebagai kaedah atau norma sosial tidak terlepas dari nilai-nilai yang berlaku di masyrakat, bahkan dapat dikatakan hukum merupkan pencerminan dan konkritisasi daripada nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.

6. Kepastian Hukum dan Kesebandingan

Hal ini merupkan tugas pokok dari hukum, namun kedua tugas tersebut tidak dapat ditetapkan sekaligus secara merata. Sistem hukum Barat memepunyai kecenderungan menekankan segi formal rasionality yaitu penyususnan secara sistematis dari ketentuan-ketentuan namun bertentanga aspek-aspek dari substantive rationality yaitu kesebandingan warga masyarkat secara individual.

7. Peranan Hukum sebagai alat mengubah Masyarakat

Didalam proses perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat, biasanya ada suatu kekutan yang menjadi pelopor perubahan atau agent of change. Kita mengenal berbagai kelompok sosial sebagai agent of change misal pemerintah, sekolah, organisasi politik, para cendekiawan, petani dan lain sebaganya.

Bagaimanakan dengan hukum, samapai sejauh mana operanan hukum dalam mengubah masyarakat ? ini merupakan pertanyaan penting, mengingat masyarakat Indonesia sedang mengalami pembangunan dan perubahan-perubahan di segala bidang. Pembangunan mengandung aspek-aspek dinamika padahal banyak yang berpendapat bahwa hukum bersifat memepertahankan status quo. Bukanlah hal ini merupkan hal yang bertentangan.

a. Pengadilan

Peranan dari struktur pengadilan, komposisi para hakim, jalannya sidang biaya yang diperlukan dan lain sebaginya ini merupakan hal-hal yang penting untuk diselidiki secara seksama. Dalam hal ini aspek lain dari pengadilan yaitu mengenai keputusan yang diberikan oleh pengadilan. Banyak sekali aspek-aspek keputusan pengadilan yang belum mendapat penelitian yang sebenarnya yang akan berguna bagi perkembangan hukum di Indonesi khususnya proses peradilan.Sebagi contoh : Faktor-faktor yang mempengaruhi seorang hakim dalam memberikan keputusan atau didalam menemukan hukum, dipengaruhi faktor-faktor suasana politik, status ekonomi ataupun unsur-unsur psikologis yang sedang dialami oleh hakim.

Disamping faktor tentang status terdakwa secara sosial ekonomi politis dan pengaruh media massa akan berpengaruh terhadap jalannya peradilan. Suatu keputusan pengadilan akan berdampak pula bagi efek-efek sosial dalam masyarakat. Melakukan penelitian dan melihat latar belakang dari para hakim akan sangat berguna bagi keputusan-keputusan hakim. Oleh karena itu peranan hakim adalah penting karena hakim adalah pengambil keputusan -keputusan di pengadilan dan hakim berperan dalam mengisi kekerunagn-kekurangan yang ada pada hukum positif tertulis dalam kontek perubahan sosial.

b. Efek suatu Pereturan Perundang-undangan dalam masyarakat

Efek suatu peraturan perundang-undangan didalam masyrakat merupkan salah satu usaha untuk mengetahui apakah hukum tersebut benar-benar berfungsi atau tidak. Suatu Peraturan perundang-ndnagn dikatakan baik belum cukup apabila hanya memenuhi persyartan-persyaratan filosofis/idiologis dan yuridis saja; secara sosiologis peraturan tadi juga harus berlaku. Peraturan Perundang-undagan tersebut harus diberi waktu agar meresap dalam diri warga-warga masyrakat.

c. Tertinggalnya hukum di belakang perubahan-perubahan sosial dalam masyrakat

Kadang-kadang hukum tidak berhasil mengusahakan atau bahkan memaksakan agar warga masyarakat menyesuaikan tingkah lakunya pada hukum yang telah diperlakukan. Hukum tertinggal apabila hukum tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan masyrakat pada suatu waktu dan tempat tertentu ( William F. Oghburn 1966 : 200 ).

d. Difusi hukum dan Pelembagaannya

Warga masyarakat mengetahui hukum yang berlaku serta bagaimana hukum memepengaruhi tingkah laku mereka setelah hal itu diketahuinya. Hukum mengalami proses pelembagaan atau proses institusionalization dalam diri masyrakat atau bahkan tertanam dalam jiwa mereka (internalized). Sehingga hukum semakin efektif.

e. Hubungan antara Para Penegak Hukum atau Pelaksana Hukum

Di Indonesia dikenal beberapa penegak hukum atau pelaksana hukum seperti; hakim, jaksa polisi, advokat dan lain sebagainya yang masing-masing mempunayi fungsi-fungsi sendiri-sendiri.

f. Masalah Keadilan

Kadang-kadang keadilan didasarkan pada asas kesamarataan, kebutuhan dan tidak jarang pula dipergunakan asa kulifikasi serta asas obyektif yang melihat dari sudut prestasi seseorang, asas subyektif juga lazim diterapkan apabila yang dipermasalahkan adalah ketekunan untuk mencapai sesuatu

tanpa melihat hasilnya.

II.2       PERAN DAN MANFAAT SOSIOLOGI HUKUM BAGI APARAT PENEGAK HUKUM

a. MANFAAT SOSIOLOGI HUKUM

Sosiologi hukum merupakan suatu ilmu pengetahuan yang secara teoritis analistis dan empiris menyoroti pengaruh gejala sosial lain terhadap hukum dan sebaliknya. Ada dua pendapat utama tentang perspektif sosiologi hukum secara umum ( J. van Houtte 1970:57 ) :

1. Sosiologi hukum harus diberikan suatu fungsi yang global artinya sosiolgi hukum harus menghasilkan suatu sintesa anatara hukum sebagai sarana organisasi sosial dan sebagai sarana dari keadilan

2. Sosiologi hukum berguna justru dalam bidang penerangan dan pengkaidahan. Masalah pengkaidahan sosiologi hukum dapat mengungkapkan data tentang keajegan-keajegan mana di dalam masyrakatyang menuju pembentukan hukum baik melauli keputusan penguasa maupun melalui keputusan bersama dari warga masyrakat terutama yang menyangkut hukum yang mengatur.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kegunaan dari sosiologi hukum adalah pertama : dapat diperoleh kemampuan-kemampuan bagi pemahaman terhadap hukum didalam konteks sosialnya. Kedua : Penguasaan konsep-konsep sosiologi hukum juga dapat memberikan kemampuan untuk mengadakan analisis terhadap efektifitas hukum dalam masyarakat baik sebagai sarana pengendalian sosial maupun sarana mengubah masyrakat agar mencapai keadaan-keadaan tertentu. Keempat Sosiologi hukum juga memberi kemungkinan-kemungkinan serta kemampuan untuk mengadakan evaluasi terhadap efektifitas hukum dalam masyrakat.

Kegunaan kegunaaj umum tersebut diatas secara rinci dapat dijabarkan

sebagai berikut :

1. Pada taraf organisasi dalam masyarakat

a.    Sosiologi hukum dapat mengngkapkan idiologi dan falsafah yang mempengaruhi perncanaan , pembentukan dan penegakan hukum.

b.    Dapat di identifikasi unsur-unsur kebudayaan mana yang mempengaruhi isi atau substansi hukum.

c.    Lembaga-lembaga mana yang sangat berpengaruh didalam pembentukan hukum dan penegakkannya.

2. Pada Taraf Golongan dalam masyarakat

a.    Pengungkapan golongan-golongan yang menentukan didalam pembentukan dan penerapan hukum.

b.    Golongan-golongan dalam masyarkat yang beruntung atau sebaliknya malahan dirugikan dengan adanya hukum-hukum tertentu.

3. Pada taraf Individual

a.    Identifikasi terhadap unsur-unsur hukum yang dapat mengubah perilaku warga masyarakat.

b.    Kekuatan, kemampuan dan kesungguhan hati dario para penegak hukum dalam melaksankan fungsinya.

c.    Kepatuhan dari warga masyrakat terhadap hukum baik yang berwujud kaedah-kaedah yang menyangkut kewajibankewajiban, hak-hak, maupun perilaku yang teratur.

b. PERANAN SOSIOLOGI HUKUM BAGI PARA PENEGAK HUKUM

Di Indonesia dikenal beberapa penegak hukum atau pelaksana hukum seperti; hakim , jaksa polisi, advokat yang masing-masing mempunyai fungsi-fungsi sendiri-sendiri. Yang menjadi persoalan bagaimana peranan sosiologi hukum terhadap para Penegak Hukum atau pelaksana hukum yang ada dalam negara kita.

A. HAKIM

Di Indonesia putusan atau vonis diserahkan sepenuhnya oleh hakim dan hakim memutus berdasarkan keyakinannya, Apapun yang dituntut oleh jaksa dan pembelaan terdakwa dan advokat dalam suatu persidangan, semuanya tergantung dari putusan dari hakim. Apabila berhubungan dengan keyakinan hakim maka hal ini menyentuh wilayah psikologis bukan lagi hukum. Kondisi psikologis hakim sangat mempengaruhi dan menentukan kwalitas hasil putusan hakim. Sebelum mengambil putusan , akan timbul pertanyaan-pertanyaan seperti; siapa hakimnya, berapa usianya, bagaimana latar belakang pendidikannya, bagaimana kondisi ekonominya, kulturalnya dan lain-lain menjadi acuan penting. Hakim juga sangat berperan dalam mengentaskan bangsa Indonesia yang banyak terjadi Korupsi disegala lini kekuasaan baik ditingakat pusat sampai daerah yang seolah-olah tidak pernah habis dan banyak koruptor-koruptor kelas kakap yang lolos karena hukum positif tidak bisa menjangkau. Maka dengan jalan memilih pengadilan progresif dengan hakim-hakim partisan.

Di Indonesia dapat dikelompokkan dua tipe hakim :

1)   hakim yang apabila memeriksa, dan memutus terlebih dahulu menanyakan hati nuraninya atau mendengarkan keputusan hati nuraninya dengan kemudian mencari pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan untuk mendukung keputusan tersebut. Yang termasuk dalam kelompok ini dapat dimasukkan hakim-hakim seperti bismar Siregar, Adi Andoyo Soetjipto dan masih banyak lagi. Kedua contoh hakim tersebut sekedar contoh karena sering keputusannya dianggap kontroversional.

2)   Hakim yang apabila memutus terlebih dahulu berkonsultasi dengan kepentingan perutnya dan kemudian mencari pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan untuk memberikan legitimasi terhadap putusannya yang berdasar putusan perutnya tanpa menanyakan terlebih dahulu pada hati nuraninya. Hakim yang seperti ini merupakan hakim yang menjual keputusannya untuk kepentingannya sendiri dalam rangka untuk memperkaya diri sendiri.

B. JAKSA

Dalam sistem peradilan peranan jaksa kejaksaan sangat sentral karena kejaksaan merupkan lembaga yang menentukan apakah sesorang harus diperiksa oleh pengadilan atau tidak. Jaksa pula yang menentukan apakah seorang tersangka akan dijatuhi hukuman atau tidak melalui surat dakwaan dan tuntutan yang dibuat. Sedemikian penting posisi jaksa bagi proses penegakan hukum di Indonesia sehingga lembaga ini harus diisi oleh orang-orang yang profesional dan memilki integritas yang tinggi. Keberdaan lembaga kejaksaan ini di Indonesia diatur oleh Undang-undang No 16 tahun 2004.

Dalam lembaga peradilan kita sudah menjadi rahasia umum, perilaku jaksa yang menyalahgunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya seperti permainan dalam hal penuntutan, jual beli perkara, dan sebagainya. Jaksa yang seperti ini tidak memperdulikan suara hati nuraninya tetapi melakukan nego dengan terdakwa atau pengacara terdakwa bagaimana agar tuntutannya lebih ringan dengan yang seharusnya yang ujung-ujngnya adalah maslah perut.

Dalam Proses Peradilan pidana ada beberapa hal yang berkaitan dengan kinerja kejaksaan yang selama ini rawan terjadi penyimpangan bahkan menjadi abuse of power diantaranya :

1. Proses Penyidikan

Pada tahap ini jaksa sebagi penuntut umum sering melakukan negosiasi atau tawar menawar dengan pihak tersangka , keluarga, pengacaranya dengan tawaran kasus tersebut bisa di SP3. Bisa juga menggantung status seseorang mau diperlanjut atau distop.

2. Surat Dakwaan

Dalam dakwaan pasal-pasal yang seharusnya memasang pasal berlapis namun dikenakan pasal yang ringan atau membuat dakwaanya kabur sehingga sulit untuk dibuktikan.

3. Penuntutan

Pada Tahap ini jaksa menggunakan lembaga rentut, berat ringannya tuntutan yang dikeluarkan Kajari ditentukan oleh besar kecilnya uang atau pemberian lainnya dari terdakwa.

4. Penahanan

Tersangka yang ditahan biasanya memanfaatkan jaksa atau sebaliknya, lewat keluarga atau pengacaranya terdakwa meminta jaksa untuk difasilitasi. Kolusi dibidang penahanan menyangkut penagguhan penahanan dan perubahan status tahanan.

BAB III

PENUTUP

III. 1. KESIMPULAN

Manfaat dan kegunaan dari sosiologi hukum adalah pertama : dapat diperoleh kemampuan-kemampuan bagi pemahaman terhadap hukum didalam konteks sosialnya. Kedua : Penguasaan konsep-konsep sosiologi hukum juga dapat memberikan kemampuan untuk mengadakan analisis terhadap efektifitas hukum dalam masyarakat baik sebagai sarana pengendalian sosial maupun sarana mengubah masyrakat agar mencapai keadaan-keadaan tertentu. Keempat Sosiologi hukum juga memberi kemungkinan-kemungkinan serta kemampuan untuk mengadakan efaluasi terhadap efektifitas hukum dalam masyrakat.

DAFTAR PUSTAKA

Soerjono soekanto, Pokok-pokok Sosiologi Hukum, PT Raja Grafindo Persada Jakarta, Tahun 1980.

_______________, Kesadaran Hukum , Sinar Harapan 1972.

_______________, Sosiologi Hukum suatu Pengantar , Cetakan VI, Yayasan Penerbit UI Jakarta 1987.

Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2000.

______________, Hukum dan Perubahan Sosial, suatu Tinjauan Teoritis serta Pengalaman-pengalaman di Indonesia.

Soepomo, Sistim hukum di Indonesia, Jakarta , Noordhoff Kolf, NV 1995.

Moeljatno, Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana di Indonesia, Bina Aksara Bandung 1985.