DASAR YURIDIS YAYASAN PENDIDIKAN GALUH UNIVERSITAS GALUH CIAMIS

PERUBAHAN KE EMPAT UUD NRI Tahun 1945

BAB XIII PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Pasal 31

1.      Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.

2.      Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

3.      Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.

4.      Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

5.      Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

UNDANG-UNDANG

1.      12 Tahun 2012: Pendidikan Tinggi dan Penjelasannya

2.      22 Tahun 2011: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 dan penjelasannya

3.      12 Tahun 2011: Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

4.      10 Tahun 2010: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 dan penjelasannya

5.      02 Tahun 2010: Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010

6.      09 Tahun 2009: Badan Hukum Pendidikan 2009 (Wikisource) Putusan Mahkamah Konstitusi menolak UU BHP (situs asli), Tayangan pptx penjelasan dari Kemendiknas.

7.      36 Tahun 2008: Pajak Penghasilan dan Penjelasannya ; perubahan keempat atas UU No. 7 tahun 1983.

8.      14 Tahun 2005: Guru dan Dosen

9.      32 Tahun 2004: Pemerintahan Daerah

10.  28 Tahun 2004: Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

11.  1 Tahun 2004: Perbendaharaan Negara

12.  20 Tahun 2003: Sistem Pendidikan Nasional

13.  17 Tahun 2003: Keuangan Negara

14.  13 Tahun 2003: Ketenagakerjaan

15.  19 Tahun 2002: hak cipta

16.  16 Tahun 2001: Yayasan

17.  UU 43 Tahun 1999: perubahan atas UU no. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, dengan kelengkapannya Peraturan Pemerintah 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek)

18.  18 Tahun 1999: Jasa Konstrusi

19.  7 Tahun 1983: Pajak Penghasilan

20.  1 Tahun 1974: Perkawinan

21.  11 Tahun 1969: Pensiun pegawai dan pensiun janda/duda pegawai

PERATURAN PEMERINTAH

1.      46 Tahun 2011: Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; pengganti PP No.10 Tahun 1979.

2.      24 Tahun 2011: Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek) dengan penjelasannya

3.      19 Tahun 2011: Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985 Tentang Pemberian Tunjangan Veteran Kepada Veteran Republik Indonesia

4.      18 Tahun 2011: Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Pemberian Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan

5.      17 Tahun 2011: Perubahan Kesepuluh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 Tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat dan Janda/Dudanya

6.      16 Tahun 2011: Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta Lampiran I s/d V

7.      15 Tahun 2011: Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia beserta Lampiran I s/d V

8.      14 Tahun 2011: Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/Dudanya beserta Lampiran I s/d VIII

9.      13 Tahun 2011: Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

10.  12 Tahun 2011: Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia

11.  11 Tahun 2011: Perubahan Ketiga Belas atas PP No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS. Lampiran PP 11 Tahun 2011.

12.  94 Tahun 2010: Penghitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan pajak penghasilan dalam tahun berjalan

13.  93 Tahun 2010: Sumbangan penanggulangan bencana nasional, sumbangan penelitian dan pengembangan, sumbangan fasilitas pendidikan, sumbangan pembinaan olahraga, dan biaya pembangunan infrastruktur sosial yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto

14.  92 Tahun 2010: Perubahan kedua atas PP 29 tahun 2000 tentang usaha dan peran masyarakat jasa konstruksi

15.  90 Tahun 2010: Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga – RKAK/L(situs asli)

16.  80 Tahun 2010: Tarif pemotongan dan pengenaan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan yang menjadi beban APBN atau APBD. Catatan: Peraturan Pemerintah ini menggantikan PP 45 Tahun 1994 Permenkeu 262/PMK.03/2010 (lengkap dengan lampirannya): peraturan pelaksana PP 80 Tahun 2010

17.  66 Tahun 2010: Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan

18.  59 tahun 2010: Perubahan atas PP 29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

19.  54 Tahun 2010: Pemberian gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas dalam tahun anggaran 2010 kepada Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara dan Penerima pensiun/tunjangan

20.  53 Tahun 2010: Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Kepala BKN No. 21 Tahun 2010: Ketentuan Pelaksanaan PP no. 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS

21.  40 Tahun 2010: Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil

22.  28 Tahun 2010: Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya (menggantikan PP 13 Tahun 2007, no 14 tahun 2008, dan no 9 tahun 2009)

23.  25 Tahun 2010 (Lampiran): Perubahan ke 12 atas Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS

24.  17 Tahun 2010: Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan beserta penjelasannya.

25.  41 Tahun 2009: tunjangan profesi guru dan dosen, tunjangan khusus guru dan dosen, serta tunjangan kehormatan Profesor. Pedoman pelaksanaannya menggunakan Peraturan Menteri Keuangan No.164/PMK.05/2010: Tata Cara pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta tunjangan kehormatan professor

26.  38 Tahun 2009 tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara bukan Pajak yang berlaku pada yayasan

27.  37 Tahun 2009: dosen

28.  65 Tahun 2008: Pemberhentian PNS

29.  63 Tahun 2008: Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan

30.  48 Tahun 2008: pendanaan pendidikan

31.  95 Tahun 2007: Perubahan ke7 terhadap Keppres 80 Tahun 2003 (dicabut terhitung 01 Januari 2011)

32.  31 Tahun 2006: Sistem Pelatihan Kerja Nasional (termasuk membahas tentang KKNI-Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia)

33.  47 Tahun 2005: perubahan atas PP No. 29 Tahun 1997 tentang PNS yang menduduki jabatan rangkap

34.  19 Tahun 2005: Standar Nasional Pendidikan

35.  29 tahun 2000: Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

36.  61 Tahun 1999: Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum (sudah dibatalkan PP no. 17 tahun 2010)

37.  60 Tahun 1999: Pendidikan Tinggi

38.  29 Tahun 1997: PNS yang menduduki jabatan rangkap

39.  45 Tahun 1994: Pajak Penghasilan bagi Pejabat Negara, PNS, anggota ABRI, dan Pensiunan (sudah diganti dengan PP 80 Tahun 2010 )

40.  16 Tahun 1994: Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil

41.  1 Tahun 1994: Pemberhentian PNS

42.  45 Tahun 1990: perubahan terhadap PP 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS

43.  10 Tahun 1983: izin perkawinan dan perceraian bagi PNS

44.  30 Tahun 1980: peraturan displin PNS (sudah diganti dengan PP No. 53 Tahun 2010)

45.  32 Tahun 1979: Pemberhentian PNS

46.  10 Tahun 1979: Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (lengkap penjelasan dan lampiran). Peraturan ini telah diganti oleh PP No.46 Tahun 2011.

47.  7 Tahun 1977: penetapan gaji beserta lampirannya (dapat diunduh di lokasi 1, lokasi 2)

48.  9 Tahun 1975: Peraturan Pelaksanaan UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

49.  4 Tahun 1966: Pemberhentian/pemberhentian sementara PNS

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

1.      80 Tahun 2003: Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (dicabut terhitung 01 Januari 2011): Penjelasan, Lampiran I, Lampiran II 

2.      9 Tahun 2001: Tunjangan Dosen (Peraturan baru: 41 Tahun 2009)

3.      93 Tahun 1999: Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Menjadi Universitas

4.      57 tahun 1986: Tunjangan belajar dosen hanya dosen tugas belajar dalam negeri

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

1.      8 Tahun 2012: Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) atau Indonesian Qualification Framework (IQF)

2.      35 Tahun 2011: Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

3.      81 Tahun 2010: Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2015

4.      54 Tahun 2010: Peraturan Presiden Republik Indonesia No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa

5.      32 Tahun 2010: Peraturan Presiden Republik Indonesia No.32 Tahun 2010 tentang Komite Inovasi Nasional

6.      25 Tahun 2010: Peraturan Presiden RI No. 25 tahun 2010 tentang Penyesuaian Gaji Pokok PNS menurut PP No. 08 tahun 2009 ke dalam Gaji Pokok PNS menurut PP 25 tahun 2010

7.      24 Tahun 2010: Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (ini yang membubarkan Direktorat PMPTK yang memicu demo para guru)

8.      66 Tahun 2007: Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor

9.      65 Tahun 2007: Tunjangan Dosen (Peraturan baru: 41 Tahun 2009)

12 Tahun 1961: Pemberian Tugas Belajar

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

1.      052/P/2011: Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 126/P/2010 tentang Penetapan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru bagi Guru dalam Jabatan

2.      134/M/2010: Satuan Kerja (Satker) Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2011

3.      126/P/2010: Penetapan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) Penyelenggara Pendidikan Profesi Guru Bagi Guru Dalam Jabatan

4.      108/P/2009: PT Penyelenggara Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen

5.      022/P/2009: Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara sertifikasi bagi guru dalam jabatan, disahkan tgl 04 April 2009

6.      015/P/2009: Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Sarjana (S1) Kependidikan bagi Guru dalam Jabatan

7.      058 Tahun 2008: Penyelenggaraan Program Sarjana (S1) Kependidikan bagi Guru dalam Jabatan

8.      056/P/2007: Pembentukan Konsorsium Sertifikasi Guru

9.      057/O/2007: Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Bagi Guru dalam jabatan

10.  004/U/2002: Akreditasi Program Studi pada Perguruan Tinggi

11.  045/U/2002: Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi

12.  184/U/2001: Pedoman Pengawasan-Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi

13.  178/U/2001: Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi

14.  107/U/2001: Penyelenggaraan Program Pendidikan JARAK Jauh  (berbeda dengan KELAS jauh, kalau program pendidikan jarak jauh dibolehkan, yang kelas jauh harus memenuhi ketentuan Permendiknas No. 30 Tahun 2009)

15.  36/D/O/2001: Petunjuk teknis pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional dosen

16.  234/U/2000: Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi

17.  232/U/2000: Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar mahasiswa

18.  074/U/2000: Tata cara tim penilai dan tata cara penilaian angka kredit jabatan fungsional dosen

19.  284/U/1999: Pengangkatan Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas (sudah dibatalkan oleh Permendiknas No. 67 Tahun 2008)

20.  264/U/1999: kerjasama antar Perguruan Tinggi dan SK Dirjen Dikti no 61/DIKTI/Kep/2000

21.  212/U/1999: Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor

22.  181 Tahun 1999: petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional dosen dan angka kreditnya

23.  187/U/1998: Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (sudah dibatalkan oleh Permendiknas No. 28 Tahun 2005)

24.  155/U/1998: Pedoman Umum Organisasi kemahasiswaan di Perguruan Tinggi

25.  223/U/1998: Kerjasama antar Perguruan Tinggi (dibatalkan Kepmendikbud 264/U/1999 )

26.  38/KEP/MK.WASPAN/8/1999: Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya

27.  339/U/1994: Ketentuan Pokok Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Swasta

28.  036/U/1993: Gelar dan Sebutan Lulusan Perguruan Tinggi (sudah diganti dengan 178/U/2001)

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

1.      50 Tahun 2011: Layanan informasi publik di lingkungan Kemdikbud

2.      48 Tahun 2011: Perubahan nama Kemdiknas menjadi Kemdikbud

3.      38 Tahun 2011: Perubahan atas Permendiknas 18 Tahun 2011 tentang Koordinasi dan Pengendalian Program di Lingkungan Kemdiknas (Lampiran Permendiknas 38 Tahun 2011: 01, 02)

4.      22 Tahun 2011: Terbitan Berkala Ilmiah

5.      20 Tahun 2011: Penyelenggaraan Prodi di Luar Domisili Perguruan Tinggi

6.      19 Tahun 2011: Pedoman Penetapan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Luar Negeri dengan Ijazah dan Gelar Perguruan Tinggi Indonesia

7.      18 Tahun 2011: Koordinasi dan Pengendalian Program di Lingkungan Kemdiknas (Lampiran Permendiknas 18 Tahun 2011)

8.      17 Tahun 2011: Pemberian Beasiswa untuk Pendidik (dosen tetap) dan Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi

9.      3 Tahun 2011 (lengkap dengan lampirannya): Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2006 tentang Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 21 Tahun 2007

10.  48 Tahun 2010: Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014

11.  47 Tahun 2010: Standar Kompetensi Lulusan Kursus

12.  44 Tahun 2010: Perubahan atas Permendiknas No. 2 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kemdiknas Tahun 2010-2014

13.  43 Tahun 2010: Penataan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan Nasional

14.  39 Tahun 2010: Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian Dan Keuangan Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional

15.  38 Tahun 2010: Penyesuaian Jabatan Fungsional Guru

16.  36 Tahun 2010: Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional

17.  35 Tahun 2010: Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru Dan Angka Kreditnya

18.  34 Tahun 2010: Pola Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah

19.  33 Tahun 2010: Pemberian Bantuan Sosial Kepada Calon Penulis Buku

20.  30 Tahun 2010: Pemberian bantuan biaya pendidikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikan

21.  24 Tahun 2010: Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah

22.  17 Tahun 2010: Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi

23.  9 Tahun 2010: Program Pendidikan Profesi Guru Bagi Guru Dalam Jabatan

24.  6 Tahun 2010: Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

25.  2 Tahun 2010: Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014

26.  1 Tahun 2010: Perubahan Penggunaan Nama Departemen Pendidikan Nasional Menjadi Kementerian Pendidikan Nasional

27.  73 Tahun 2009: Perangkat Akreditasi Program Studi Sarjana (S1)

28.  68 Tahun 2009: Pedoman Akreditasi Berkala Ilmiah

29.  67 Tahun 2009: Pedoman Akreditasi Berkala Ilmiah

30.  66 Tahun 2009: Pemberian Izin Pendidik dan Tenaga Kependidikan Asing pada Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal di Indonesia

31.  63 Tahun 2009: Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan

32.  61 Tahun 2009: Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional

33.  48 Tahun 2009: Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi PNS di lingkungan Depdiknas

34.  47 Tahun 2009: Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen

35.  46 Tahun 2009: Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan

36.  42 Tahun 2009: Standar Pengelola Kursus

37.  41 Tahun 2009: Standar Pembimbing pada Kursus dan Pelatihan

38.  33 Tahun 2009: Pedoman pengangkaan Dewan Pengawas pada PTN di Lingkungan Depdiknas yang menerapkan Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU)

39.  32 Tahun 2009: Mekanisme pendirian BHP, perubahan BHMN atau PT, dan pengakuan penyelenggara PT sebagai BHP (Permendiknas, Lampiran I,Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI).

40.  30 Tahun 2009: Penyelenggaraan Program Studi di luar domisili Perguruan Tinggi

41.  26 Tahun 2009: Penyetaraan lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri

42.  20 Tahun 2009: Beasiswa Unggulan

43.  19 Tahun 2009: Penyaluran Tunjangan Kehormatan Profesor

44.  18 Tahun 2009: Penyelenggaraan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing di Indonesia

45.  16 Tahun 2009: Satuan Pengawasan Internal di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional

46.  8 Tahun 2009: Program Pendidikan Profesi Guru Pra Jabatan

47.  85 Tahun 2008: Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi

48.  67 Tahun 2008: Pengangkatan dan pemberhentian dosen sebagai pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas

49.  61 Tahun 2008: Mekanisme Penjatuhan Hukuman Disiplin yang merupakan kewenangan Menteri terhadap PNS di lingkungan Depdiknas

50.  59 Tahun 2008: Pengesahan fotokopi ijazah/surat tanda tamat belajar, Surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/surat tanda tamat belajar dan penerbitan surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan Ijazah/surat tanda tamat belajar

51.  58 Tahun 2008: Penyelenggaraan Program Sarjana (S1) Kependidikan bagi guru dalam jabatan

52.  53 Tahun 2008: Pedoman penyusunan standar pelayanan minimum bagi PTN yang menerapkan Pengelolaan keuangan BLU

53.  38 Tahun 2008: Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Depdiknas

54.  27 Tahun 2008: Standar kualifikasi akademik dan kompentensi Konselor

55.  20 Tahun 2008: Penetapan inpassing pangkat dosen bukan PNS yang telah menduduki jabatan akademik di PTS dengan pangkat PNS

56.  19 Tahun 2008: Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Dosen

57.  18 Tahun 2008: Penyaluran tunjangan profesi dosen

58.  17 Tahun 2008: Perubahan Pertama atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Sertifikasi Dosen (dibatalkan oleh Permendiknas 47 Tahun 2009)

59.  09 Tahun 2008: Perpanjangan batas usia pensiun PNS yang sudah menduduki jabatan Guru Besar/Profesor dan pengangkatan Guru Besar/Profesor Emeritus

60.  06 Tahun 2008: Pedoman penerimaan calon mahasiswa baru di perguruan tinggi

61.  42 Tahun 2007: Sertifikasi dosen (dibatalkan oleh Permendiknas 47 Tahun 2009)

62.  30 Tahun 2007: Pengelolaan Rekening di Lingkungan Depdiknas

63.  26 Tahun 2007: Kerja sama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga Lain di Luar Negeri (ini untuk kerjasama dengan LN, kalau yang antar PT masih pakai Kepmendikbud no 264/U/1999)

64.  25 Tahun 2007: Persyaratan dan Prosedur bagi WNA untuk menjadi Mahasiswa pada PT di Indonesia

65.  20 Tahun 2007: Standar Penilaian Pendidikan

66.  18 Tahun 2007: Sertifikasi Bagi Guru dalam Jabatan

67.  17 Tahun 2007: Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Tahun 2007

68.  16 Tahun 2007: Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetisi Guru

69.  15 Tahun 2007: Sistem Perencanaan Tahunan Depdiknas

70.  38 Tahun 2006: Persyaratan dan Tata Cara Perpanjangan Batas Usia Pensiun Guru Besar dan Pengangkatan Guru Besar Emeritus (sudah dibatalkan oleh Permendiknas No. 09 Tahun 2008)

71.  32 Tahun 2006: Perubahan Keputusan Mendiknas Nomor 042/U/2000 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum

72.  28 Tahun 2006: Prosedur Penetapan Organisasi Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara pada Masa Peralihan

73.  1 Tahun 2006: Pemberian kewenangan kepada 4 PT BHMN untuk membuka dan menutup program studi pada PT yang bersangkutan

74.  28 Tahun 2005: Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

KEPUTUSAN DIRJEN DIKTI

1.      49/Dikti/Kep/2011: Pedoman Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah

2.      70/D/T/2010: 17 Februari 2010, Perubahan Perguruan Tinggi menjadi Badan Hukum Pendidikan

3.      03/DIKTI/Kep/2010: Pemberian Mandat Kepada Pemimpin Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah untuk melakukan Evaluasi dan Penandatanganan Surat Keputusan Perpanjangan Ijin Program Studi di Lingkungan Perguruan Tinggi yang Bersangkutan

4.      82/DIKTI/Kep/2009: Pedoman Penyetaraan Ijazah Lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri

5.      66/DIKTI/Kep/2008: Pemberian kuasa kepada Koordinator Kopertis di wilayah masing-masing untuk atas nama Dirjen Dikti menetapkan angka kredit dosen PTS untuk jenjang jabatan akademik Asisten Ahli dan Lektor

6.      163/DIKTI/Kep/2007: Penataan dan Kodifikasi Prodi Pada Perguruan Tinggi

7.      44/DIKTI/Kep/2006: Rambu-rambu pelaksanaan kelompok mata kuliah berkehidupan bermasyarakat di Perguruan Tinggi

8.      43/DIKTI/Kep/2006: Rambu-rambu pelaksanaan kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian di Perguruan Tinggi

9.      34/DIKTI/Kep/2002: Perubahan dan Peraturan tambahan SK Dirjen Dikti no. 08/DIKTI/Kep/2001

10.  28 /DIKTI/Kep/2002: Penyelenggaraan Program Reguler dan Non Reguler di Perguruan Tinggi

11.  26/DIKTI/KEP/2002: Pelarangan Organisasi Ekstra Kampus atau Partai Politik dalam Kehidupan Kampus

12.  08/DIKTI/Kep/2002: Petunjuk Teknis Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001 Tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pasca Sarjana di Perguruan Tinggi

13.  108/DIKTI/Kep/2001: Pedoman Pembukaan Program Studi dan/atau Jurusan Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor234/U/2000: Pendirian Perguruan Tinggi

14.  61/DIKTI/KP/2000: Peraturan pelaksana Permendiknas 26 tahun 2007 tentang kerjasama dengan PT LN

15.  275/DIKTI/Kep/1999: Tatacara Pengangkatan Pembantu rektor, dekan, pembantu dekan, pembantu ketua dan pembantu direktur pada PTN di lingkungan Kemendikbud pada kondisi khusus terjadi pemberhentian atau mutasi jabatan sebelum masa tugas berakhir

SURAT EDARAN SEKJEN DIKNAS, DIRJEN DIKTI, DIREKTUR

1.      213/E/T/2012: Panduan bagi Kontributor Portal Garuda. Formulir kesediaan menjadi kontributor

2.      212/E/T/2012: Pedoman Pengelolaan Jurnal Terbitan Berkala Ilmiah Elektronik yang dapat dipergunakan sebagai acuan dalam pengelolaan Jurnal Terbitan Berkala Ilmiah secara elektronik (online).

3.      152/E/T/2012: ketentuan publikasi untuk program S1/S2/S3 yang merupakan salah satu syarat kelulusan, yang berlaku terhitung mulai kelulusan setelah Agustus 2012

4.      49/E4.4/2012: Surat edaran Direktur Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Ditdiktendik) tentang solusi penyaluran beasiswa luar negeri di awal tahun 2012 (mekanisme pencairan beasiswa)

5.      2050/E/T/2011: Surat Edaran Dirjen Dikti tentang penggunggahan karya ilmiah untuk kenaikan pangkat

6.      2030/E/T/2011: Penghentian proses pengajuan usulan pembukaan program studi Pendidikan Dokter Gigi (S1)

7.      1639/E/T/2011: Penghentian proses pengajuan usulan pembukaan program studi baru

8.      1615/E/T/2011: Surat Edaran Dirjen Dikti tentang Kualifikasi Pendidikan Dosen

9.      2899.1/E4.1/2011: Surat Edaran Direktur Diktendik tentang NIDN

10.  4087/E1.2/B/2011: Surat edaran Tentang Permendiknas Permendiknas 38 Tahun 2011.

11.  71936/A4/KP/2011: Usulan Jabatan Fungsional

12.  1017/E/T/2011: Perijinan dan Pelarangan Proses Pembelajaran di Luar Domisili

13.  1313/E5.4/LL/2011: Pedoman Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah

14.  769/E/T/2011: Perpanjangan BUP bagi PNS yang mempunyai jabatan fungsional Guru Besar/Profesor

15.  739/E/C/2011: Perpanjangan batas usia pensiun PNS yang sudah menduduki jabatan Guru Besar/Profesor

16.  498/E/T/2011: Kualifikasi D-IV sama dengan S1

17.  394/E/T/2011: Penegasan Pelaksanaan Permendiknas No. 58 Tahun 2008

18.  306/E/C/2011: Perpanjangan batas usia pensiun PNS yang sudah menduduki jabatan Guru Besar/Profesor dan pengangkatan Guru Besar/Profesor Emeritus

19.  190/D/T/2011: validasi Karya Ilmiah bagi calon pengusul JFD Lektor Kepala dan Guru Besar, beserta format lembaran pengesahannya dan format fakta integritas.

20.  1436/D/T/2010: Pemberhentian sementara waktu semua proses pengajuan usulan pembukaan Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat (S1) serta pengecualiannya

21.  1312/D/T/2010: Pengangkatan dan pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi Pemerintah

22.  1311/D/C/2010: Pencegahan dan penanggulangan plagiat

23.  1030/D/T/2010: Penataan Nomenklatur Program Studi Psikologi, Komunikasi Komputer dan Lanskap

24.  2512/D2.5/2010: Surat Edaran Direktur Direktorat Akademik 07 September 2010 perihal Penataan Program Pertanian

25.  1844/D2.2/2010: Surat Edaran Direktur Akademik 20 Juli 2010 tentang Mekanisme Pengajuan Pembukaan Program Studi Baru

26.  5072/A4.5/KP/2009: Perbantuan PNS Dosen ke luar Instansi Depdiknas

27.  4841/A4.5/KP/2009: Alih tugas/alih fungsi/melimpah menjadi PNS dosen

28.  2309/A4.3/KP/2009: Pedoman Teknis Pemindahan PNS atas permintaan sendiri antar Instansi atau antar Unit Kerja di Lingkungan Kemendiknas

29.  1961/D/T/2009: Pemberhentian sementara alih kelola PTS

30.  23327/A.4.5/KP/2009: Penegasan dari aspek kepegawaian tentang dosen tugas belajar

31.  40/D/T/2009: Surat Edaran Dirjen Dikti tentang STOP Pembukaan prodi Keperawatan dan Kebidanan

32.  2002/Dl.3/C/2008: Pengisian Surat-surat Pernyataan dan Daftar Usul Penetapan Angka Kredit Dosen (DUPAK)

33.  2920/D/T/2007: Penetapan daya tampung mahasiswa, perhatikan rasio maksimum dosen mahasiswa sejak tahun 2010 sudah diubah menjadi IPA 1:30 dan IPS 1:45, bukan 1:25 seperti yang tercantum di surat ini

34.  Perka BKN no. 39/2007: Penjelasan Kepala Badan Kepegawaian Negara mengenai tunjangan berkaitan rangkap jabatan, Bab III ayat 2

35.  2010/D/T/2006 dan 2267/D/T/2006: seleksi calon mahasiswa

36.  2933/D/T/2001: Perpindahan Pegawai Negeri Sipil non dosen menjadi dosen di Perguruan Tinggi dan Perpindahan dosen PNS antar Perguruan Tinggi

37.  2209/D/T/2001: Permohonan Rekomendasi Akademi Bidang Kesehatan yang diselenggarakan oleh Masyarakat

38.  1840/D/T/2001: Ketentuan penerimaan mahasiswa asing di PTN

39.  126/Dikti/Kep/2001, KS.01.02.1.5.3210 dan 469/PB/E.1/06/2001: Perjanjian Kerjasama antara Dirjen Dikti dan Ditjen Pelayanan Medik, dan Ketua Umum IDI Indonesia tentang Pengelolaan Sistem dan Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Bidang Kedokteran

40.  2668/D/T/2000: Pembukaan program studi baru dan pendirian perguruan tinggi baru

41.  2630/D/T/2000: Larangan Penyelenggaraan Kelas Jauh. Catatan: sila lihat peraturan lebih baru: 30 Tahun 2009: Penyelenggaraan Program Studi di luar domisili Perguruan Tinggi

42.  3298/D/T/99 tentang Upaya pencegahan tindakan plagiat

43.  1247/D/C/99: Persyaratan untuk diangkat dalam jabatan Guru Besar

44.  2705/D/T/1998: Persyaratan dan prosedur pengangkatan Pimpinan PTS (masih berlaku untuk PTS sampai sekarang, berbeda dengan PTN yang sudah memiliki Permendiknas No. 67 Tahun 2008)

45.  23 Oktober 2005: Pengangkatan Pimpinan PTS tetap berpedoman pada Surat Dirjen Dikti No. 2705/D/T/1998

46.  2705/D/T/1998: Surat Edaran tentang Persyaratan dan Prosedur Pengangkatan Pimpinan PTS

47.  4039/D/T/93: Persyaratan dan Prosedur Pengangkatan Pimpinan PTS